Monitoring and Evaluation of Development Programs in Five Ministries: A Study on the System and Implementation

ABSTRACT

The system of planning and budgeting in Indonesia is undergoing a change, from an input-based system to one based on output and outcome. Information accountability in monitoring and evaluation is a must to support the implementation of a performance-based system as mandated by Law No. 17/2003 on State Finance, and Government Regulation No. 21/2004 on Formulating Ministerial/Institutional Work Plans and Budgets. An evaluation needs to be conducted on Government Regulation No. 39/2006 on Procedure of Monitoring and Evaluation of Development Plan Implementation to accommodate the output – and outcome –based planning and budgeting system.

This study presents snapshots of the monitoring and evaluation system of government programs which have been implemented in five selected ministries. The methods used include conducting in-depth interviews with staff members and collecting secondary ministerial-level data at both the Planning Bureau (BPKLN) and directorate general/program executing directorate; distributing questionnaires on budget absorption and achievement of targeted output/outcome indicators of selected programs; and conducting a field study on monitoring and evaluation systems and processes of data validation at the local level.

This study recommends that the monitoring and evaluation process should be placed parallel with the planning, budgeting, and implementation processes of the programs/activities. Therefore a regulation regarding monitoring and evaluation management in national and local level government agencies is needed. It should provide clear definitions of monitoring and evaluation and address the need for an independent monitoring and evaluation unit; reward and punishment mechanisms; a feedback mechanism; and simplification of forms, number of reports, and indicators of programs/activities.

Sumber : http://www.smeru.or.id/en/content/monitoring-and-evaluation-development-programs-five-ministries-study-system-and 

Modul Mengelola Konflik

Penulis : Wahjudin Sumpeno
Diterbitkan oleh : The World Bank
Didukung oleh : CPDA dan PNPM GSC
Tebal : xviii; 240 Halaman
Cetakan : November 2011

Modul pelatihan yang berjudul Mengelola Konflik: Panduan Pelatihan Pratugas Fasilitator PNPM Generasi Sehat dan cerdas yang berada di tangan pembaca merupakan salah satu bahan belajar untk kegiatan pratugas Fasilitator Kecamatan (FK) Program Pembangunan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM GSC) yang dikembangkan berdasarkan kajian kebutuhan peningkatan kapasitas Fasilitator Kecamatan dalam menjalankan tugas di lapangan. Selain untuk kebutuhan program, panduan ini dirancang untuk kepentingan khusus terutama dalam memfasilitasi penyelesaian konflik dalam masyarakat. Diharapkan panduan pelatihan ini akan memberikan arahan dan bimbingan dalam menghadapi berbagai situasi konflik yang terjadi antara pemangku kepentingan dalam program pembangunan. baik ditingkat kelompok, komunitas dan pengambil keputusan. Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan PNPM GSC bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak balita serta meningkatkan pendidikan anak usia sekolah hingga Sekolah Dasar (SD/MI) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP/MTs). Program ini menerapkan landasan pemberdayaan masyarakat. Artinya bahwa perumusan dan penetapan program/kegiatan pembangunan harus berangkat dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat. Dibandingkan dengan pendekatan lainnya, pendekatan pemberdayaan masyarakat lebih mampu menjamin efektivitas dan keberlanjutan sebuah program penanggulangan kemiskinan. PNPM GSC Sebagai bentuk kesinambungan dari program pemerintah yang telah ada sebelumnya, maka pelaku dan kelembagaan yang telah dibangun melalui MPd atau P2KP akan tetap digunakan dalam program ini.

Modul ini merupakan salah satu materi pokok yang diberikan dalam kegiatan pelatihan pra tugas bagi fasilitator kecamatan dalam mendukung pelaksanaan PNPM-GSC. Program ini digagas oleh pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan melalui dukungan pelayanan pendidikan, wajib belajar dan kualitas kesehatan ibu dan anak. Program tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Permasalahan sosial dapat ditimbulkan karena perkembangan historis, kesenjangan, status sosial, perubahan yang cepat atau dampak dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, setiap program pembangunan yang digulirkan harus benar-benar sesuai kebutuhan masayarakat, dan tidak menimbulkan masalah, konflik atau kerentanan sosial lain.

Download : Modul Mengelola Konflik